Blog

Hilirisasi: Jangan Sampai Rakyat Kita Hanya Menjadi Pasar bagi Industri Negara Lain -> “Penjajahan Ekonomi”

Ada sebuah kekhawatiran yang menurut saya layak kita renungkan dalam pembicaraan tentang industrialisasi Indonesia.

Mungkinkah sebuah bangsa secara politik sudah merdeka, tetapi secara ekonomi justru membangun pola yang membuat rakyatnya memperoleh penghasilan di dalam negeri, lalu penghasilan tersebut kembali mengalir kepada industri negara lain melalui pembelian barang?

Seolah seperti di film MATRIX. Manusia digantung dan diinfus makanan, namun darahnya di sedot untuk menghasilkan energy.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa Indonesia sedang “dijajah” dalam pengertian kolonial seperti masa lalu. Tetapi saya menggunakan kekhawatiran itu sebagai alarm.

Karena ketergantungan ekonomi modern tidak harus berbentuk pendudukan wilayah. Ia dapat berbentuk ketergantungan terhadap kemampuan produksi pihak lain.

Kita mempunyai pasar.
Kita mempunyai tenaga kerja.
Kita mempunyai sumber daya alam.
Kita mempunyai konsumen.

Tetapi kalau kemampuan untuk menghasilkan barang, komponen, mesin, material, teknologi dan engineering-nya berada di luar negeri, maka sebagian nilai ekonomi yang tercipta dari pasar kita tetap dapat mengalir keluar.

Dan di sinilah saya melihat hakekat persoalan hilirisasi Indonesia.

Bukan Sekadar Membuat Barang di Indonesia

Hilirisasi selama ini banyak dibicarakan melalui nikel, smelter, baterai, kendaraan listrik dan berbagai produk turunannya.

Tetapi pertanyaannya perlu dinaikkan satu tingkat:

Ketika sebuah produk dibuat di Indonesia, apakah kemampuan industri yang menopangnya juga tumbuh di Indonesia?

Sebuah produk dapat mempunyai label Made in Indonesia, sementara:

komponennya berasal dari luar,
material tertentu berasal dari luar,
tooling dibuat di luar,
mesinnya berasal dari luar,
engineering berasal dari luar,
technology know-how berada di luar,
bahkan maintenance capability tertentu masih bergantung pada luar.
Secara lokasi, produknya Indonesia. Tetapi secara industrial capability, belum tentu.

Karena itu kita perlu membedakan: lokalisasi produk dengan pendalaman industri.

Saat ini modernisasi pembangunan Infrastruktur Hijau di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait perubahan iklim yang ekstrem. Teknik sipil tidak dapat hanya berfokus pada kekuatan struktur beton dan efisiensi biaya konstruksi belaka. Para insinyur sipil dituntut untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam setiap rancangan fisik yang dibuat. Penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan serta pengelolaan air hujan yang efektif harus menjadi standar baru dalam industri ini. Tanpa perubahan tersebut, hasil pembangunan fisik justru akan mempercepat kerusakan ekosistem perkotaan.

Hambatan utama perubahan ini sering kali terjadi pada tingginya biaya awal teknologi hijau dan dominasi metode konvensional. Banyak kontraktor yang masih enggan berinvestasi pada material daur ulang karena menganggapnya kurang memiliki daya tahan tinggi. Padahal, inovasi material modern saat ini telah membuktikan bahwa beton ramah lingkungan memiliki ketahanan yang setara dengan bahan biasa. Pemerintah perlu regulasi tata ruang dan memberikan insentif bagi proyek yang menerapkan sertifikasi bangunan hijau. Sinergi antara kebijakan publik dan praktik keteknikan adalah kunci utama untuk meruntuhkan resistensi terhadap pergeseran metode tersebut.

Masa depan peradaban sangat bergantung pada keandalan dan daya tahan infrastruktur pendukungnya. Teknik sipil harus bertransformasi dari sekadar ilmu pembangunan menjadi garda terdepan perlindungan lingkungan hidup. Keputusan yang diambil para insinyur hari ini akan menentukan kualitas hidup masyarakat pada beberapa dekade mendatang. Sudah saatnya keselamatan ekologi diposisikan setara dengan ketahanan struktur dalam kalkulasi teknis setiap proyek. Komitmen ini akan memastikan bahwa pembangunan fisik dapat terus berjalan tanpa mengorbankan ruang hidup generasi penerus.

Lulusan Pendidikan Semua Akan Ngegrab pada Waktunya

“Ngegrab” adalah simbol. Bukan berarti semua orang akan menjadi pengemudi, tetapi ia menandai lapisan pekerjaan yang masih membutuhkan tubuh manusia setelah kognisi rutin diambil alih mesin.

Selama puluhan tahun kita memegang satu rantai keyakinan: pendidikan tinggi ijazah pekerjaan hidup lebih baik. AI sedang memutus rantai itu. Bukan karena pendidikan tidak berguna, tetapi karena ijazah tidak lagi otomatis melindungi pemiliknya.

Pekerjaan yang Mudah Diterjemahkan Menjadi Prosedur

Akuntan yang sebagian besar waktunya untuk pembukuan rutin, programmer yang hanya menerjemahkan spesifikasi menjadi kode, guru yang hanya menyampaikan isi buku teks, sekretaris yang pekerjaannya mengetik dan memformat dokumen: semuanya berhadapan dengan otomatisasi.

Profesinya tidak langsung hilang. Yang berubah lebih dulu adalah komposisi pekerjaannya. Bagian yang rutin diambil mesin, dan yang tersisa semakin sempit.

Bayangkan sebuah piramida. Di dasarnya ada pekerjaan eksekusi: ikuti instruksi, ulangi prosedur, masukkan data, pindahkan barang, jawab pertanyaan standar. Lapisan ini paling mudah ditekan otomatisasi. Bukan karena orang yang mengerjakannya bodoh, tetapi karena strukturnya mudah dijadikan prosedur, dan mesin sangat unggul dalam prosedur.

Akarnya Ada di Ruang Kelas

Di sinilah persoalan pendidikan kita. Sistem yang memberi penghargaan terbesar pada hafalan melatih otak untuk menyimpan dan mengulang. Menyimpan informasi, mengingatnya, mereproduksinya persis seperti yang diajarkan: itu rutinitas murni, dan rutinitas adalah wilayah terkuat mesin.

Hafalan juga tidak membuat otak tumbuh. Ia melatih otak untuk patuh pada jawaban yang sudah tersedia, padahal jawaban yang sudah tersedia adalah hal yang paling murah di zaman ini. Anak yang dinilai dari seberapa persis ia mengulang isi buku sedang dilatih untuk berkompetisi di arena yang sudah dikuasai mesin.

Otak manusia tumbuh ketika ia:

melihat pola yang belum terlihat orang lain,
mendeteksi struktur di balik data dan peristiwa yang tampak berserakan,
menghubungkan hal-hal yang sebelumnya terpisah,
menciptakan sesuatu yang belum ada.
Inilah yang seharusnya menjadi jantung pendidikan sejak sekolah dasar. Bukan “apa jawabannya?” tetapi “pola apa yang kamu lihat?”, “apa struktur di balik ini?”, “apa yang bisa kamu buat dari ini?”

Bukan Soal IQ, Tetapi Arsitektur

Saya tidak akan mengatakan bangsa ini tertinggal karena pendidikan hafalan. Penjelasan itu terlalu sederhana. Persoalannya ada pada arsitektur kognitif yang kita bangun lewat sekolah.

Kita bisa mencetak jutaan lulusan tanpa cukup banyak yang terbiasa bergerak dari pengamatan ke pola, dari pola ke struktur, dari struktur ke ciptaan baru. Ketika mesin masuk ke pasar kerja, kesenjangan itu akan tampak sangat jelas.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb menggelar razia gabungan bersama TNI-Polri sebagai langkah memperkuat keamanan dan ketertiban. Kegiatan dibuka oleh Kepala Rutan, Rian Permana, dan dilanjutkan dengan arahan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Danur Tri Gonggo, yang memimpin jalannya agenda. Kegiatan diikuti seluruh pegawai Rutan dan personel TNI-Polri.

Razia dilaksanakan pada blok hunian narapidana dan tahanan. Petugas melakukan pemeriksaan kamar dan lingkungan blok secara menyeluruh sebagai langkah deteksi dini terhadap keberadaan barang terlarang serta potensi gangguan keamanan. Pelaksanaan berjalan tertib dengan tetap mengedepankan ketegasan dan sikap humanis.

Rian Permana menyampaikan bahwa razia merupakan bagian dari komitmen Rutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami terus berupaya memastikan lingkungan Rutan tetap aman dan kondusif. Pengawasan akan diperkuat melalui langkah deteksi dini serta sinergi dengan TNI-Polri dan instansi terkait,” ujarnya.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Berau, AKP Agus Priyanto. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. “Pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kami siap mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan,” ungkapnya.

Turut hadir Komandan Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, AKP Rizky Ramadhan Chaniago. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya mempererat sinergitas dan koordinasi dalam menjaga keamanan. “Sinergitas harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi bersama,” ujarnya.

Selain razia, dilaksanakan pula tes urine terhadap warga binaan dan petugas Rutan. Kegiatan ini turut diawasi oleh Kesbangpol Berau bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagai langkah deteksi dini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Melalui kegiatan ini, Rutan Tanjung Redeb menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, dan kondusif. Sinergi bersama TNI-Polri serta instansi terkait diharapkan terus berlanjut dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna memperkuat keamanan serta mendukung proses pembinaan warga binaan.

Lingkungan kerja Suasana Kantor seharusnya menjadi tempat kolaborasi bagi setiap orang yang dinilai berdasarkan kemampuan, kinerja, dan kontribusi nyata. Namun kebiasaan bergosip sering kali muncul sebagai “penyakit tak terlihat” yang dianggap sepele, padahal membawa dampak serius.Menyebarkan informasi yang belum tentu benar, menciptakan kecurigaan, serta mengaburkan batas antara urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi setiap individu. Sering terjadi pada situasi yang membutuhkan effort untuk saling bekerja sama. Penelitian dan kajian organisasi membuktikan bahwa gosip berfungsi seperti racun perlahan bagi organisasi, menurunkan rasa saling percaya, memicu konflik batin, merusak reputasi tanpa bukti, hingga menurunkan semangat kerja dan kesehatan mental.Menurut hasil analisis ilmiah, lingkungan yang penuh bisikan tidak jujur menciptakan suasana tegang dan takut, mengubah kantor menjadi tempat beracun yang menghambat produktivitas serta membuat orang cenderung saling curiga bukannya saling bantu. Prasangka sempit sering kali mengubah hubungan kerja yang profesional menjadi hal yang merugikan pihak tertentu tanpa kesempatannya membela diri. Kuncinya terletak pada kemampuan membedakan dengan tegas antara ranah profesional dan pribadi, yang utama adalah kinerja, tanggung jawab, serta ketertiban pelaksanaan tugas selama hal itu berjalan baik dan lancar, maka cara bergaul maupun hubungan luar pekerjaan bukanlah ranah untuk dikomentari oleh orang lain secara sembarangan.Profesionalisme mengajarkan kita untuk melihat fakta dan bukti nyata, tidak langsung menyimpulkan atau terjebak pola pikir kuno yang terbatas, menghargai batas privasi rekan kerja merupakan tanda kedewasaan berpikir dan kebijaksanaan yang tinggi. Orang yang bermental sehat tidak sibuk membicarakan kekeliruan atau hubungan orang lain, melainkan fokus memperkuat kerja sama dan kebaikan bersama. Menghentikan kebiasaan buruk ini berarti kita berjanji: tidak menyebarkan kabar yang belum teruji, tidak membesar-besarkan hal sepele, serta berani berpikir jernih dan terbuka layaknya orang berilmu. Kita pun menjadi bagian dari solusi yang menolak pola pikir picik . Mari kita menjadi pekerja yang bijak. Jika tidak baik dan tidak benar, biarlah tak terucap.
Menyebarkan informasi yang belum tentu benar, menciptakan kecurigaan, serta mengaburkan batas antara urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi setiap individu. Sering terjadi pada situasi yang membutuhkan effort untuk saling bekerja sama.

Penelitian dan kajian organisasi membuktikan bahwa gosip berfungsi seperti racun perlahan bagi organisasi, menurunkan rasa saling percaya, memicu konflik batin, merusak reputasi tanpa bukti, hingga menurunkan semangat kerja dan kesehatan mental.

Menurut hasil analisis ilmiah, lingkungan yang penuh bisikan tidak jujur menciptakan suasana tegang dan takut, mengubah kantor menjadi tempat beracun yang menghambat produktivitas serta membuat orang cenderung saling curiga bukannya saling bantu. Prasangka sempit sering kali mengubah hubungan kerja yang profesional menjadi hal yang merugikan pihak tertentu tanpa kesempatannya membela diri.

Kuncinya terletak pada kemampuan membedakan dengan tegas antara ranah profesional dan pribadi, yang utama adalah kinerja, tanggung jawab, serta ketertiban pelaksanaan tugas selama hal itu berjalan baik dan lancar, maka cara bergaul maupun hubungan luar pekerjaan bukanlah ranah untuk dikomentari oleh orang lain secara sembarangan.

Profesionalisme mengajarkan kita untuk melihat fakta dan bukti nyata, tidak langsung menyimpulkan atau terjebak pola pikir kuno yang terbatas, menghargai batas privasi rekan kerja merupakan tanda kedewasaan berpikir dan kebijaksanaan yang tinggi. Orang yang bermental sehat tidak sibuk membicarakan kekeliruan atau hubungan orang lain, melainkan fokus memperkuat kerja sama dan kebaikan bersama.

Menghentikan kebiasaan buruk ini berarti kita berjanji: tidak menyebarkan kabar yang belum teruji, tidak membesar-besarkan hal sepele, serta berani berpikir jernih dan terbuka layaknya orang berilmu. Kita pun menjadi bagian dari solusi yang menolak pola pikir picik .

Mari kita menjadi pekerja yang bijak. Jika tidak baik dan tidak benar, biarlah tak terucap.

Dulu, bekerja keras sering dianggap sebagai tanda kesuksesan. Datang paling pagi, pulang paling malam Kerja Ala Gen Z, selalu siap menerima tugas tambahan, dan terlihat sibuk sepanjang hari seolah menjadi ukuran seseorang yang produktif.

Namun, generasi Z mulai melihat dunia kerja dari sudut pandang yang berbeda.

Bagi Gen Z, bekerja bukan hanya tentang berapa lama seseorang duduk di depan laptop atau seberapa sering membalas pesan pekerjaan di luar jam kerja. Ada hal lain yang dianggap penting: fleksibilitas, kesehatan mental, keseimbangan hidup, serta kesempatan untuk berkembang.

Lalu, apakah gaya kerja seperti ini berarti Gen Z lebih suka bermalas-malasan?

Tentu tidak sesederhana itu.

Produktif Tidak Harus Selalu Sibuk

Ada perbedaan antara sibuk dan produktif.

Sibuk berarti memiliki banyak aktivitas. Produktif berarti mampu menyelesaikan hal-hal yang memang penting.

Seseorang bisa menghabiskan delapan jam di depan laptop, tetapi belum tentu pekerjaannya selesai secara efektif. Sebaliknya, seseorang mungkin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat karena mampu menentukan prioritas dan menggunakan teknologi dengan tepat.

Di sinilah salah satu karakter kerja Gen Z mulai terlihat. Teknologi bukan hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk bekerja lebih efisien.

Mulai dari aplikasi pencatat tugas, kalender digital, artificial intelligence (AI), hingga berbagai platform kolaborasi, semuanya dapat dimanfaatkan untuk menghemat waktu.

Namun, teknologi tetaplah alat. Produktivitas tetap bergantung pada bagaimana seseorang menggunakannya.

Fleksibel, Tetapi Tetap Bertanggung Jawab

Salah satu hal yang banyak dicari pekerja muda adalah fleksibilitas.

Bekerja dari rumah, hybrid, atau memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu dapat membantu seseorang menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi dan kebutuhannya.

Tetapi fleksibilitas bukan berarti bebas bekerja sesuka hati.

Tiga tes itu tidak dinilai dengan logika yang sama
SKD Kedinasan punya tiga bagian: Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi. Orang sering menganggap ketiganya soal pilihan ganda biasa: ada jawaban benar, ada jawaban salah, tinggal cari yang benar. Itu betul untuk dua yang pertama. Untuk yang ketiga, tidak.

Di TWK dan TIU, satu jawaban benar biasanya bernilai lima poin, jawaban salah atau kosong nol. Model soalnya jelas, mirip ujian sekolah. Kamu tahu kapan kamu benar.

TKP beda total. Setiap pilihan jawaban punya nilai, dari satu sampai lima. Tidak ada opsi yang benar-benar salah, yang ada opsi yang lebih tepat menurut standar perilaku aparatur. Jadi kalau kamu menjawab TKP dengan gaya “cari yang benar”, kamu sudah salah kaki sejak awal.

Kenapa banyak orang gagal justru di TKP
Ini yang dulu bikin saya bingung. Saya merasa TKP paling gampang, soalnya cuma soal sikap sehari-hari. Ternyata di situ jebakannya. Karena semua jawaban terlihat masuk akal, orang cenderung memilih yang paling ideal atau yang kedengaran paling baik. Padahal yang dicari bukan jawaban paling suci, tapi jawaban paling realistis dan bertanggung jawab dalam konteks kerja.

Contoh pola yang sering muncul: ada situasi konflik di tim, lalu pilihannya mulai dari “lapor atasan”, “selesaikan sendiri diam-diam”, sampai “abaikan”. Jawaban yang dihargai tinggi biasanya yang menunjukkan inisiatif tapi tetap lewat jalur yang benar, bukan yang paling heroik dan bukan yang paling pasrah. Kalau kamu belum terbiasa membaca pola ini, poinmu bocor pelan-pelan tanpa terasa.

Saya suspek inilah kenapa banyak orang yang jago hitungan malah tumbang. Mereka menang di TIU, aman di TWK, lalu kalah tipis di bagian yang mereka anggap remeh.

Latihan yang benar bukan menghafal jawaban
Waktu saya ulang persiapan, saya berhenti menghafal kunci jawaban contoh soal. Percuma, soal aslinya beda. Yang saya latih adalah membaca logika penilaiannya. Setiap kali salah, saya tidak mencatat “jawaban yang benar A”, tapi “kenapa A lebih tinggi dari C”.

Untuk TIU efeknya lain lagi. Yang membunuh di sana bukan kesulitan soal, tapi waktu. Soal deret angka atau silogisme yang kalau di rumah bisa saya kerjakan santai, di ruang ujian dengan detik berjalan jadi terasa asing. Jadi latihan yang paling ngefek buat saya adalah latihan dengan timer, bukan latihan tanpa batas waktu.

TWK relatif paling bisa disiapkan. Materinya konkret: Pancasila, UUD, bela negara, sejarah kebangsaan. Ini bagian yang benar-benar bisa kamu naikkan dengan baca dan hafal, jadi sayang kalau dikorbankan.

Yang ingin saya bilang ke diri saya yang dulu
Kalau saya bisa kirim pesan ke diri saya beberapa tahun lalu, isinya bukan “belajar lebih keras”. Saya sudah belajar keras. Pesannya: pahami cara tiap bagian dinilai sebelum kamu buang waktu menghafal.

Seleksi seperti ini menyaring puluhan ribu orang, dan menurut yang saya baca dari pemberitaan tahun ini ada beberapa ribu formasi yang diperebutkan di jalur kedinasan. Selisih antara lolos dan tidak sering cuma beberapa poin, dan poin-poin itu paling gampang hilang di bagian yang kita anggap sepele.

Buat siapa pun yang masuk ruang ujian 22 September nanti, saya titip satu hal. Jangan perlakukan TKP seperti ujian benar-salah. Perlakukan seperti wawancara kerja yang dituangkan ke pilihan ganda. Begitu cara pandangnya geser, semuanya jadi masuk akal.

Ada satu ironi yang sedang berjalan pelan-pelan di depan mata kita hari ini. Indonesia tengah menikmati apa yang selama ini disebut bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang besar dan diharapkan menjadi modal utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun di saat yang sama, kecerdasan buatan (AI) mulai menggerus jenis-jenis pekerjaan yang selama ini menjadi pintu masuk generasi muda ke dunia kerja. Kasir, teller bank, petugas entri data, hingga resepsionis kantor perlahan digantikan oleh sistem otomatis yang bekerja lebih cepat dan tanpa lelah. IDN Research Institute dalam laporannya yang terbit pada 2026 mencatat pola ini cukup jelas, pekerjaan yang paling cepat tergantikan adalah yang sifatnya rutin dan berbasis aturan, persis jenis pekerjaan yang biasanya menjadi batu loncatan pertama bagi lulusan baru. Fenomena ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Laporan TechCrunch yang dikutip CNBC Indonesia pada Juni 2026 mencatat setidaknya 142 perusahaan teknologi global memangkas lebih dari 142.000 posisi sepanjang paruh pertama tahun ini, dan sekitar 68% di antaranya secara eksplisit menyebut otomatisasi AI sebagai alasan resmi dalam pengumuman maupun dokumen keuangan mereka. Accenture memangkas sekitar 11.000 posisi karena AI dinilai mampu mengambil alih pekerjaan analisis data dan pengujian sistem di level pemula dan menengah, sementara Oracle merumahkan sekitar 30.000 karyawannya atau 18% dari total tenaga kerja demi mempercepat integrasi otomatisasi ke seluruh lini layanan mereka. Indonesia sendiri belum berada di garis depan gelombang ini. Riset Anthropic yang mengukur tingkat paparan nyata AI terhadap dunia kerja, sebagaimana dikutip IDN Research Institute, mencatat Indonesia berada di angka 14,1%, lebih rendah dibanding Filipina yang mencapai 20,1%. Namun Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan bahwa tingkat adopsi AI di Indonesia sudah mencapai 92%, sayangnya belum diiringi pemanfaatan yang benar benar produktif, kombinasi yang justru menyimpan risiko tersendiri untuk masa depan.

Data ketenagakerjaan nasional juga memperlihatkan gambaran yang tidak bisa dianggap ringan. Di mana, data tersebut mencatat 42.385 pekerja Indonesia kehilangan pekerjaan sepanjang paruh pertama 2025, naik 32,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan menyebut penyebabnya beragam, mulai dari pasar yang melemah hingga perubahan model bisnis perusahaan, bukan otomatisasi semata. Namun otomatisasi juga mulai terlihat sebagai faktor yang tidak bisa diabaikan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa dari survei internal Apindo terhadap ratusan perusahaan anggotanya pada Maret 2025, sebanyak 20,9% responden mengaku melakukan pemutusan hubungan kerja karena faktor adopsi teknologi dan otomatisasi, sebuah proporsi yang tidak besar, tetapi juga tidak kecil untuk diabaikan begitu saja. Dalam kajian (Menatri, et al., 2026) menemukan bahwa ketidaksesuaian keterampilan, ketimpangan akses digital, dan ketidakpastian kerja adalah persoalan tata kelola yang saling terkait satu sama lain, bukan persoalan yang berdiri sendiri-sendiri.

Pertanyaannya sederhana namun menohok. Jika AI terus mengambil alih pekerjaan pemula, dari mana angkatan kerja muda kita akan memulai kariernya. Persoalan ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja, apalagi oleh satu perusahaan sendirian. Respons kebijakan yang efektif justru membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara lembaga pemerintah, industri, lembaga pendidikan, platform digital, organisasi pekerja, dan masyarakat sipil secara bersamaan, bukan salah satu pihak saja yang bergerak sendirian.

Ada banyak aktor dengan mandat yang berbeda-beda dalam isu ini. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Komunikasi dan Digital, punya kewenangan membuat regulasi dan menjalankan pelatihan vokasi, tetapi tidak punya kendali penuh atas seberapa cepat industri mengadopsi otomatisasi. Industri yang paling agresif mengadopsi kecerdasan buatan demi efisiensi tidak punya mandat menyiapkan ulang keterampilan pekerja yang terdampak. Perguruan tinggi dan lembaga vokasi punya kapasitas mendidik, tetapi kurikulumnya sering tertinggal dari kecepatan perubahan teknologi. Fakta ini bukan sekadar asumsi. Kajian (Darmawansyah et., 2026), yang meneliti langsung Balai Latihan Kerja di Samarinda dan Makassar, menemukan adanya siklus disfungsi kolaborasi, di mana proses kerja sama antar lembaga masih bersifat seremonial belaka dan gagal membangun kepercayaan yang cukup untuk merancang kurikulum secara bersam-sama dengan industri. Sementara pekerja dan serikat pekerja, yang paling merasakan dampak langsung, justru paling jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang menentukan nasib mereka sendiri.

Namun kolaborasi bukan dongeng yang selalu berakhir manis. Ada ketegangan kepentingan yang tidak bisa dihindari. Industri menginginkan efisiensi secepat mungkin karena itulah logika dasar bisnis mereka. Pemerintah cenderung ingin mengerem laju perubahan itu, atau setidaknya terlihat sedang mengendalikannya di mata publik. Pekerja jelas menginginkan jaminan bahwa transisi ini tidak meninggalkan mereka tanpa perlindungan. Pandangan tentang dampak kecerdasan buatan terhadap pekerjaan ternyata masih berbeda. Banyak ahli menilai AI dapat memberikan manfaat bagi dunia kerja, tapi masyarakat umum belum banyak yang memiliki pandangan yang sama. Kesenjangan persepsi seperti ini, jika tidak dikelola lewat dialog yang jujur dan terbuka, bisa berubah menjadi konflik sosial yang lebih luas. Di sinilah interaksi deliberatif jadi krusial, bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan proses negosiasi dan pertukaran pengetahuan yang benar-benar memberi tempat bagi kepentingan semua pihak untuk didengar. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam forum OJK Digination 2026 pada Agustus lalu menegaskan bahwa ruang dialog antara pelaku industri dan regulator sangat diperlukan agar inovasi tetap berjalan dalam koridor yang sehat, dan bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Sayangnya ruang dialog serupa belum benar-benar terbangun secara setara khusus dalam isu ketenagakerjaan.

Unsur berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran dan akuntabilitas antar aktor dinegosiasikan menjadi keputusan bersama, bukan sekadar dokumen yang berhenti di atas kertas. ANTARA News pada Januari 2026 melaporkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah punya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial yang berlaku sejak 2020 hingga 2045, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 juga sudah menugaskan Kementerian Ketenagakerjaan mengoordinasikan pelatihan vokasi nasional. Laporan yang sama mencatat UNESCO bahkan merekomendasikan Indonesia membentuk badan nasional khusus untuk mengoordinasikan kebijakan AI lintas sektor, memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Tapi sejauh ini kebijakan yang ada masih berhenti pada level memberi arah, belum merinci siapa mengerjakan apa dan bagaimana evaluasi bersama dijalankan ketika program tidak berjalan sesuai rencana. Ini sejalan dengan (Darmawansyah et., 2026), di mana kondisi awal yang timpang secara struktural membuat proses kolaborasi sulit naik dari sekadar formalitas menuju kerja sama yang benar-benar produktif.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Enemawira melaksanakan kegiatan tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan pegawai sebagai langkah pencegahan serta deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Lapas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng tenaga kesehatan dalam proses pemeriksaan, Jumat (18/09).

Kegiatan diawali dengan pengarahan kepada WBP dan pegawai mengenai pelaksanaan tes urine serta pentingnya menjaga lingkungan Lapas agar terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, peserta mengikuti pemeriksaan urine yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan tetap memperhatikan prosedur pemeriksaan, ketertiban, serta prinsip profesionalitas.

Pelaksanaan tes urine tidak hanya ditujukan kepada WBP, tetapi juga kepada pegawai Lapas sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. Keterlibatan tenaga kesehatan turut memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.

Kalapas Kelas III Enemawira menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran untuk menjaga integritas serta keamanan lingkungan Lapas.

“Pencegahan narkotika merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan tes urine ini, kami ingin memastikan seluruh unsur di lingkungan Lapas Enemawira memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan Lapas yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba,” ujar Kalapas.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan tertib. Lapas Kelas III Enemawira akan terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini serta memperkuat sinergi dengan tenaga kesehatan dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan berintegritas.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Garut turut berpartisipasi dalam kegiatan razia gabungan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut bersama Aparat Penegak Hukum (APH), Jumat malam (18/09/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah konkret memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Razia gabungan melibatkan unsur TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Garut, serta jajaran Bapas Garut sebagai bentuk sinergi antarinstansi dalam mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Pelaksanaan kegiatan merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor PAS-61.OT.02.02 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Rangka Deteksi Dini Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara di Seluruh Indonesia. Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah penguatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan langkah-langkah pengamanan dan deteksi dini.

Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan melaksanakan penggeledahan secara menyeluruh pada blok dan kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap sudut kamar serta barang-barang milik warga binaan guna memastikan tidak terdapat benda maupun barang yang dilarang berada di dalam lingkungan Lapas.

Selain penggeledahan, dilaksanakan pula tes urine terhadap warga binaan dan pegawai Lapas Garut sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Sebanyak 61 warga binaan dan 20 pegawai menjalani pemeriksaan urine. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diuji dinyatakan negatif narkoba.

Dari hasil penggeledahan, petugas masih menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian, di antaranya telepon genggam (handphone), gunting kuku, gunting berukuran kecil, serta beberapa barang terlarang lainnya. Seluruh barang temuan telah diamankan untuk dilakukan pendataan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, petugas tidak menemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang dalam pelaksanaan razia tersebut.

Kepala Bapas Kelas II Garut, Dr. Kiki Oditya Hernawarman, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

“Sinergi antara Pemasyarakatan dan aparat penegak hukum merupakan kunci dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Bapas Garut mendukung penuh langkah-langkah deteksi dini yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan,” ujar Kiki.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bapas Garut akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba maupun peredaran barang terlarang.

Melalui partisipasi dalam razia gabungan tersebut, Bapas Garut menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, memperkuat deteksi dini, serta membangun sinergi yang solid bersama TNI, Polri, BNNK, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan lainnya demi mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin PRIMA.